“Aneh” , Plank Informasi Proyek Dinas Tarukim Karo Volumenya Tidak Tercantum

www.negaraonline.com, Karo – Papan informasi atau biasa disebut dengan plank proyek yang di keluarkan pihak Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Karo, yang di peruntukkan oleh pihak rekanan tergolong aneh dan janggal.

Pasalnya, informasi terkait kegiatan proyek Tahun Anggaran 2018 yang saat ini sedang dilaksanakan di berbagai tempat, pada kenyataannya di plank tersebut tidak lengkap karna tidak menerangkan berapa jumlah volume yang akan di kerjakan dan hal itu tidak sesuai dan telah melanggar aturan Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Terkait prihal tersebut , kalangan publik menilai sebagai bentuk ketidak patuhan instansi terkait, karna dalam papan nama proyek tidak mencantumkan nilai volume setiap pengerjaan, tentu hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan menjadi tanda tanya dari warga/masyarakat, apalagi proyek tersebut dibiyayai dari hasil pembayaran pajak rakyat melalui APBD Kabupaten Karo.

Sesungguhnya sudah menjadi kewajiban memasang plank proyek , seperti tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, regulasi ini mengatur setiap pengerjaan fisik bangunan yang di biyayai oleh Negara ,wajib memasang papan nama proyek, biyasa nya di papan plank tersebut dibuat semacam jenis kegiatan, lokasi proyek , nomor kontrak, waktu pelaksanan proyek , sumber dana , nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan proyek tersebut begitu juga Pt atau CV apa yang mengerjakan.

Baca juga
http://www.negaraonline.com/diduga-ditantang-pihak-game-zone-ketua-fpi-asahan-buat-status-fb

Ketika awak media menanyakan kepada Radius Tarigan selaku Pengawas Pelaksana Kegiatan (PPK) di Dinas Tarukim Karo, pada hari rabu (07/11) melalui pesan singkat ke nomor kontak waatshap miliknya prihal “kenapa tidak di cantumkannya didalam plank proyek jumlah volume di setiap kegiatan “, Sampai berita ini di naik kan, Radius tarigan belum juga memberikan alasan yang jelas.

Dengan tidak dicantumkannya nilai volume pada plank papan nama proyek tersebut,bukan hanya bertentangan dengan Perpres, tapi juga tidak sesuai dengan semangat transfaransi seperti yang dituangkan pemerintah dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk itu diharapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Tarukim Karo, agar mematuhi peraturan yang ada ,terutama dalam setiap item pengerjaan proyek di runglingkup dinasnya , jangan dipilah-pilah dan sekiranya disesuaikan dengan situasi yang ada.(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan