Diduga Ada Konspirasi Jahat Dikantor ULP, Begini Kata Sekretaris Inspektorat

www.negaraonline.com, Asahan – Sejumlah massa berunjuk rasa menuntut Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diminta meninjau ulang jabatan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang saat ini dijabat oleh MA Samosir.

Tuntuntan yang disampaikan massa tersebut  mengatasnamakan Jaringan Komunikasi Reformasi Asahan dalam aksi yang digelar di kantor ULP Asahan. Senin (22/10/18).

Evi Yana Sirait, Koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, Kabag ULP diduga telah melakukan konspirasi penyalahgunaan wewenang jabatan, dengan meluluskan proses lelang yang sudah diarahkan oleh oknum pejabat tertentu.

Baca juga http://www.negaraonline.com/masyarakat-wakil-ketua-dprd-asahan-minta-pemkab-dan-penegak-hukum-menutup-game-zone

“Untuk itu, kami meminta kepada Kabag ULP Asahan agar segera mengusulkan pemberhentian MA Samosir bersama enam rekan lainnya yang ada di Pokja kepada Bupati Asahan,” tandas Evi.

Evi menilai, dengan diangkatnya kembali MA menjadi Ketua Pokja tiga tahun berturut-turut sampai sekarang perlu dipertanyakan karena diduga bagian dari konspirasi jahat, hingga mengakibatkan terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan proses barang dan jasa.

“Caranya dengan memenangkan semua proses lelang yang nilai penawarannya mendekati HPS dan mengalahkan semua peserta lelang dengan penawaran terendah dengan alasan yang macam-macam,” sebutnya.

Di samping itu, kata Evi, dalam praktik pengadaaan lelang, Pokja ULP juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat (PUPR) dengan mengangkat WS, Ir serta MD sebagai pejabat pengadaan karena mereka menetapkan perusahaan penyedia yang tidak sesuai dengan peraturan untuk menjalankan kegiatan usaha.

“Kami juga meminta Kepala Dinas PUPR dan PPK untuk membatalkan semua kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan di Dinas PUPR yang dinilai cacat secara hukum,” ujarnya.

Sayangnya, selama orasi berlangsung, tidak seorang pun pejabat yang menanggapi.

Menyikapi hal ini, Kepala Sekretaris Inspektorat Kabupatan Asahan Ruslan saat ditemui secara terpisah menjelaskan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim untuk menginvestigasi persoalan tersebut.

“Kami akan menyelidikinya. Sebaiknya persoalan ini jangan dijadikan opini berkembang, dan harus dilaporkan. Kalau sudah dijadikan opini, kan siapapun boleh ngomong,” ujarnya.

Terkait Pokja ULP, menurutnya, jika memang ada temuan silahkan dilaporkan. Oleh tim investigasi akan menindaklanjutinya.

“Misalnya barang dan jasa tidak sesuai bestek. Ini harus dipanggil. Siapa yang mengerjakan. Harus dilihat ke lapangan bagaimana prosesnya,” ujarnya lalu mengatakan, sejak Januari hingga September, Inspektorat telah menerima sebanyak 20 kasus aduan pemeriksaan yang ditujukan kepada ULP. Namun sayangnya Ruslan enggan merincikan apa-apa saja kasus tersebut.(FR)

Tinggalkan Balasan