Diduga Ikut Kampanye, Panwascam Akan Panggil Oknum Kades 

www.negaraonline.com, Aceh Utara- Oknum Geuchik (Kepala Desa) inisial MY yang juga aktif sebagai Ketua Forum Geuchik asal Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, terancam dikenakan sanksi. Dan, siap-siap untuk dipanggil guna diminta klarifikasinya.

Hal ini berawal ketika MY terlihat dikeramaian acara temu ramah masyarakat dengan Calon Anggota Legislatif DPD RI dan DPR Aceh di Desa Meunasah Nga LT Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Jum’at (02/11/18) menjelang sore.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Lhoksukon, Fauzan, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dan akan membuat panggilan yang bersangkutan untuk diminta klarifikasinya. Sejumlah saksi juga akan dipanggil.

Baca juga
http://www.negaraonline.com/diduga-gegara-marak-permainan-berkedok-ketangkasan-visi-misi-bupati-asahan-tercederai

“Kita akan buat panggilan yang bersangkutan untuk diklarifikasi dan juga akan memanggil saksi-saksi. Bila unsur dalam pelanggaran dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak memprosesnya,” demikian kata Fauzan , Sabtu (03/11).

Disebutkan, ada dua Pasal didalam UU Nomor 07 Tahun 2017 yang membahas tentang Sanksi Pidana bagi Geuchik/Kepala Desa yakni Pasal 490 dan Pasal 494. Di Pasal 69 ayat 2, menurutnya, juga ada larangan bagi Kepala Desa yang menjadi pelaksana atau tim kampanye.

“Dalam hal ini kami harus pelajari terlebih dahulu kasusnya. Ada SOP yang harus diikuti, salah satunya adalah melakukan klarifikasi dari yang bersangkutan. Bila unsur dalam pelanggaran dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak memprosesnya,” tukas Fauzan.

Sementara menanggapi pernyataan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara yang meminta Bupati Aceh Utara untuk mengambil tindakan tegas terhadap MY, dengan singkat Bupati menanggapi hal tersebut.

“Kalau ada bukti mendukung, melanggar,” tulis Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib dalam pesan singkatnya dikonfirmasi. Lalu, seperti apa bentuk sanksi yang akan diberikan? “Nanti kalau terbukti, yang putuskan Inspektorat bukan saya,” tukas Bupati Aceh Utara.(Syahrul)

Tinggalkan Balasan