Diduga Selewengkan Tanah Negara, WTR Surati Presiden & Tempuh Jalur Hukum

Negaraonline.com, Asahan – Berangkat dari dugan telah terjadi penyimpangan, Kelompok Wiraguna Tanah Rakyat ( WTR ) mengambil langkah dengan menduduki dan mengusahai tanah negara seluas kurang lebih 5,35 Hektar yang terletak di Jalan Pondok Indah Lingkungan VI Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Ketua WTR Susilawadi mengatakan pelepasan atau penanggalan hak yang dilakukan PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk terhadap lahan seluas 126.500 M2 yang termasuk dalam bagian dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan Sertifikat Nomor 2 (02.07.12.01.2.00002) tgl.1-5-1997 kepada PT. Graha Asahan Indah.

Lebih lanjut dikatakan Susilawadi, dengan dalih untuk menyesuaikan penggunaan tanahnya dalam pembangunan atau pengembangan Wilayah Kota Kisaran sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Wilayah Kota Kisaran, Perda Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1995 Tanggal 26 Oktober 1995,” diduga tidak sesuai dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria tentang fungsi sosial tanah.” Sebut Ketua WTR. Senin (25/3/19)

” Pelepasan atau penanggalan hak yang diduga menyalahi aturan itu juga kembali tidak sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Kisaran.” Ujar Susilawadi.

Tanah seluas 126.500 M2 itu dikuasai oleh pribadi dengan atas nama PT. Graha Asahan Indah. Ironisnya perbuatan yang diduga melawan hukum pada saat itu diketahui Bupati Asahan Drs Risudin dan disaksikan Kepala Kantor BPN Asahan Drs Jadi Utama.

” Mereka yang diduga melakukan transaksi Drs H Sahat Hamonangan Siahaan bertindak sebagai Direktur PT.Graha Asahan Indah. Kemudian Ambono Janurianto dan Loh Thin Fatt bertindak sebagai Direktur PT. Bakrie Sumatera Plantations ( BSP ) Tbk Kisaran.” Jelas Susilawadi.

Fakta dilapangan sesuai dengan peta kerja, lahan yang dikosongkan oleh PT. BSP Tbk Kisaran seluas kurang lebih 18 hektar.

” Sesuai surat yang ditandatangani para pihak pada Hari Jumat tanggal 28 Desember 2001, luas lahan yang ditanggalkan atau dilepaskan dari HGU Nomor 2 itu seluas kurang lebih 126.500 M2. Maka dari itu terdapat selisih seluas 5,35 Hektar.

Berdasarkan data yang ada, Kelompok Wiraguna Tanah Rakyat telah mengambil langkah guna menyelamatkan tanah negara yang pertama dengan menduduki dan mengusahai tanah dari sisa pelepasan.

” Kami telah mengirim surat Kepada Presiden Republik Indonesia yang tembusannya Menteri Agraria, Gubernur Sumatera Utara, Kepala BPN Sumut, Bupati Asahan dan Kepala BPN Asahan guna memberitahukan kedudukan atas tanah tersebut.” Sebut Susilawadi.

Kemudian meminta kepada Presiden RI untuk mengambil alih tanah tersebut dan bila sudah diambil alih agar kiranya Bapak Presiden memberikannya kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Wiraguna Tanah Rakyat dan sekaligus menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) kepada pengurus atau anggota kelompok WTR.

Langkah berikutnya, Kelompok WTR akan melakukan upaya hukum terkait dugaan penyimpangan atas pelepasan atau penanggalan HGU PT. BSP Tbk Kisaran seluas 126.500 M2 Kepada PT. Graha Asahan Indah. Para pihak yang dianggap ikut melakukan pembiaran yaitu Pemkab Asahan dan BPN Asahan. ( Bawadi )

Tinggalkan Balasan