Forum Komunikasi LSM dan Pers Kembali Desak Pemkab Karo Copot Kadis Terukim dan Radius Tarigan Dari Jabatannya

www.negaraonline.com, Karo – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM dan Pers Kabupaten Karo menggelar unjuk rasa di halaman kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Kamis (8/11/18).

Aksi itu diwarnai dengan membawa kenderaan yang telah di lengkapi alat Pengeras suara (Sound system) , sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “Bupati Karo Segera Membebas Tugaskan Pelaku Korupsi “, “Gerakan Perduli Sesama Kuta Kemulihen”, “Buanglah Perilaku Korupsi” dan lain lain.

Mereka menuntut agar Bupati Karo Terkelin Brahmana SH segera mencopot Chandra Tarigan selaku Kadis Tarukim dari jabatannya , juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan RadiusTarigan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2018 ini di Dinas Tarukim.

Baca juga
http://www.negaraonline.com/diduga-ditantang-pihak-game-zone-ketua-fpi-asahan-buat-status-fb

Pasalnya kedua pejabat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Karo terhitung 21 Juli 2018 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tugu mejuah-juah dengan pagu anggaran senilai Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Aksi mereka diterima Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Kepala BKD Mulianta Tarigan, Asisten I Suang Karo-Karo dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut juru bicara massa, Lloyd Reynold Ginting, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa . Dan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Pada Bab I, Pasal 1 point 13 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Dan pada pasal 12 ayat (2) huruf a dan d yang berbunyi Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak terlibat KKN.

“Dalam point pasal ini dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, wajib tidak bisa lagi selaku KPA bagi Chandra Tarigan dan Radius Tarigan selaku PPK di Dinas Tarukim. Sebab pada saat ini kedua pejabat di Dinas Tarukim menyandang status tersangka dugaan tindak pidana korupsi,”ungkapnya.

Karena itu, katanya, kedua pejabat tersebut masing-masing Chandra Tarigan selaku KPA dan Kadis Tarukim serta Radius Tarigan segera dicopot dari jabatannya. “Apa tidak ada lagi pejabat yang mampu memimpin dan mengelola anggaran di Dinas Tarukim. Apabila tidak dicopot kedua pejabat ini, bagaimana wibawa Pemkab Karo” , katanya.

Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang menjelaskan bahwa belum ada surat masuk dari Kejari Karo menyatakan bahwa kedua pejabat itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Atas penjelasan itu, Lloy Reynold Ginting menjelaskan pihaknya telah mendapat informasi pihak Kejari Karo telah membuat tembusan surat ke Bupati Karo nomor B 3142/N.2.17/Fd.1/09/2018 tertanggal 17 September 2018 perihal bantuan pemanggilan tersangka.

Kepala BKD, Mulianta Tarigan mengatakan, sesuai peraturan UU Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka pidana. Tapi yang dipertanyakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dilihat aturannya. “Kalau memang ada aturan seperti itu apa yang dilanggar dalam fakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa ini, berikan kami waktu untuk mempelajarinya,”ungkapnya.

Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang mengatakan pihaknya akan mempelajari Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa itu. “Beri kami wakut untuk mempelajarinya Dan pada har Kamis depan (18/11) akan berdialog lagi dengan rekan-rekan LSM dan wartawan atas peraturan tersebut “. ungkapnya(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan