HIPSIDO Tuding LPSE Tidak Transfaran

Negaraonline.com, Tanjungbalai – Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) di hampir sebagian wilayah Kabupaten / kota di Sumatra Utara tidak transparan Transparan Kepada pihak Rekanan dan Publik.

Hal tersebut dikatan Ketua Himpunan Perusahaan Indonesia ( HIPSIDO ) Daman Sirait , SH saat wartawan mengkonfirmasi.

Ketua Hipsido menyesalkan tentang kerusakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di hampir sebagian wilayah kabupaten / kota di Sumatera Utara.

Dijelaskan Daman, saat ini ada beberapa kabupaten / kota yang LPSE nya bermasalah, seperti Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Deli Serdang dan Batubara. Selasa(9/7/19)

Ketua Hipsido juga sangat menyayangkan dan menyesalkan kepada para petugas LPSE yang tidak mengumumkan kepada publik penyedia jasa konstruksi tentang kerusakan tersebut dan ada juga kabupaten/kota yang mendapatkan IP adress (alamat domain LPSE) tetapi tidak diumumkan kepada publik penyedia jasa.

Di katanya lagi, padahal saat ini proses lelang khusunya di wilayah Sumatera Utara sedang berlangsung.

Menurut Daman sebagai publik penyedia jasa sangat dirugikan atas persoalan ini, seperti contoh kasus di Kabupaten Batubara salah seorang calon penyedia jasa yang merupakan anggota Hipsindo gagal menjadi penyedia jasa yang menawar atas salah satu paket pekerjaan yang sedang di lelangkan melalui LPSE.

” Pasalnya sistem LPSE Kabupaten Batubara pada saat jadwal pelelangan mengalami kerusakan, walaupun penyedia jasa tersebut sudah melakukan pengiriman dokumen penawaran melalui LPSE tersebut dan telah menerima bukti struk pengiriman penawaran dari sistem LPSE,” kata Daman.

Namun setelah dilakukan proses pembukaan penawaran, perusahaan anggotanya oleh sistem dinyatakan tidak ikut memasukkan penawaran.

” Sungguh hal aneh dan kejanggalan yang terjadi pada sistem LPSE di Kabupaten Batubara, atas kasus permasalahan tersebut, calon penyedia jasa juga telah menyampaikan keluhan secara tertulis kepada pihak LPSE Kabupaten Batubara.” Ujar Ketua Hipsido.

Dahman Sirait, SH menghimbau kepada seluruh petugas LPSE diseluruh Kabupaten/Kota yang khusunya sedang melakukan pelelangan kegiatan, diharapkan hendaknya mengumumkan masalah gangguan teknis tersebut kepada publik.

Apabila ada IP adress domain sementara untuk mengakses LPSE kabupaten/kota tersebut hendaknya diumumkan melalui pengumuman resmi atau website Kabupaten/kota itu masing masing.

” Agar seluruh penyedia jasa yang ingin ikut dalam proses pelelangan kegiatan yang sedang berlangsung dapat mengakses LPSE dengan baik.” Harap Ketua Hipsido.

Daman menyinggung aturan bahwa sesuai amanat prinsip prinsip undang undang dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa. ” Pemerintah yaitu adil, tidak diskriminatif, terbuka, bersaing dan akuntabel dapat tercapai dan Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat ” ujarnya menggakiri.(Wanda)

Tinggalkan Balasan