Ini Hibah dan Bansos yang Diduga Belum Dipertanggung Jawabkan

www.negaraonline.com, Asahan – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2017, serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ditemukan 2,580 miliar belanja hibah dan Bansos, yang ditengaraai bermasalah.

Dari belanja hibah tersebut terdapat 96 penerima dari berbagai ormas dan dari bidang keagamaan dengan jumlah 1,234.5 miliar.

Sementara, dari belanja Bantuan Sosial (Bansos) terdapat enam kecamatan di Kabupaten Asahan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 1,345.5 miliar. Demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk Kabupaten Asahan tahun 2017. Jumat (22/6/18).

Adapun beberapa kelompok penerima belanja hibah sesuai LHP BPK RI tersebut. Di antaranya, bantuan hibah untuk pembangunan gereja GKPI Resort Khusus Kisaran sebesar 40 juta, Gereja Pentakosta Philadelphia 20 juta, Persatuan Keluarga Pakpak 40 juta, Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) 40 juta.

Kelompok Usaha Bersama Peduli Olah Raga 10 juta, Usaha Daulat Simbolon 10 juta, Perhimpunan Indonesia Tionghoa 40 juta, bantuan kepada etnis Banjar 40 juta, DPC Partuha Simalungun 40 juta, Lembaga Batak Toba Asahan 40 juta, dan Temu BEM se-Kabupaten Asahan sebesar 50 juta.

Sementara, untuk belanja bantuan sosial yang belum dipertanggung jawabkan terdapat enam kecamatan. Yakni, Kecamatan Setia Janji Rp6 juta, Kecamatan Aek Songsongan Rp19,5 juta, Pulau Rakyat Rp19,5 juta, Kecamatan Simpang Empat Rp572 juta, Kecamatan Sei Kepayang Timur Rp435 juta, dan Kecamatan Sei Kepayang Barat Rp292 juta.

Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnaen Nasution SH melalui Sekretarisnya Ruslan mengatakan, besarnya nilai temuan BPK RI terhadap belanja hibah dan Bansos yang belum dipertanggung jawabkan tersebut dikarenakan penerima belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana dimaksud.

“Ini gawenya BPKAD, sebagai dinas yang bertanggungjawab menyalurkan kedua bantuan dimaksud. Dan, mereka harus mengejar penerima dana Hibah dan Bansos tersebut agar dana yang diterima dapat dipertanggung jawabkan,” kata Ruslan seraya menjelaskan tupoksi pihaknya hanya meminta pertanggungjawaban terhadap dinas yang menyalurkan kedua bantuan tersebut.(FR)

Tinggalkan Balasan