Inspektorat, Kajari dan Kapolres Diharapkan Melakukan Penyelidikan Penyidikan Terhadap Petugas dan Penanggungjawab RTLH

www.negaraonline.com, Asahan – Program pemerintah dalam merealisasikan RTLH Dalam APBD Kabupaten Asahan tahun 2017 tercantum anggaran sebesar Rp 13 milyar untuk program 2.000 unit bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Artinya setiap 1 unit rumah yang akan dibedah mendapat bantuan sebesar Rp 6.500.000. Khusus di Kecamatan Sei Kepayang mendapat bedah rumah sebanyak 393 unit.

Namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat Sei Kepayang sebagai penerima manfaat mengeluh karena ada oknum oknum pendamping dan lainnya yang melakukan pemotongan anggaran. Selain dugaan pungli ada juga rumah yang hingga kini belum dibedah/kerjakan.

Keluhan tersebut disampaikan masyarakat kepada koalisi DPP LSM Forpotda dan DPP LSM Observasi.

Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat itu koalisi DPP LSM Forpotda dan DPP LSM Observasi melalui surat No 003/koalisi/VI/2018 melaporkan/mengadukan pelaksana/penanggung jawab bedah rumah yakni Sahrizal dan Ahmad Syafril Sirait selaku pendamping SK Camat Sei Kepayang, Syailan Panjaitan selaku Kasi Kessos Kec Sei Kepayang dan H Asmuni SH selaku Camat Sei Kepayang.

Surat yang ditandatangani oleh H Asli Tambunan dan Tajuddin Harun tersebut disampaikan kepada Kepala Inpektorat Asahan, Kajari Asahan dan Kapolres Asahan tertanggal 20 Juni 2018.

Ada 4 orang warga yang membuat pernyataan diatas materai 6.000 dan mengadukan nasibnya yakni
Dedi menuturkan bahwa dirinya menerima bahan bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 4.965.000, ongkos tukang sebesar Rp 650.000. Jadi sisa uang yang diduga dipungli sebesar Rp 885.000.

Ishak Sitorus menuturkan hingga kini rumahnya belum dibedah/dikerjakan, sebab pendamping hanya memberikan beberapa bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 1.000.000. Jadi kemana sisa uang yang Rp 5.500.000.

Saudah menuturkan dia menerima bahan bahan material bangunan yang diperkirakan seharga Rp 4.765.000, seharusnya bahan bahan material tersebut seharga Rp 5.850.000, ongkos tukang Rp 650.000, jadi kemana sisa uang yang Rp 1.085.000.

Selain itu, Adnan Kashogi Siagian mengaku semula namanya terdaftar sebagai penerima manfaat, namun saat oknum pendamping datang meminta sejumlah uang kepadaku, aku tak memberi dan akhirnya oknum pendamping mengalihkan kerumah warga tepatnya didepan rumahku.

Kepada Inspektorat, Kajari dan Polres diharapkan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap petugas dan penanggung jawab RTLH di Kecamatan Sei Kepayang.

Selain itu ketika pencairan dana tersebut para penerima manfaat saat mencairkan dana di Bank tidak diikutkan sertakan dana dicairkan oleh pendamping, ” sementara yang memiliki rekening adalah warga penerima manfaat,” kata Adnan

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Asahan, Drs Suprianto, MPd, ketika di konfirmasi awak media di ruang kerjanya.

Namun salah seorang Kasi di Dinas tersebut mengatakan bahwa pihak Dinas Sosial melakukan penyaluran dana tersebut di transfer ke tekening masing masing si penerima manfaat dan tidak ada pemotongan, ” Kalau di Dinas Ini tidak ada melakukan pemotongan bang, karena penyalurannya langsung ke rekening si penerima, ” katanya.

” Kalau abang mau konfirmasi langsung aja kepada Kepala Dinas.” ujar Kasi itu menyarankan. (Tim)

Tinggalkan Balasan