Ir. Juang Sinaga : Akibat Narkoba Banyak Terjadi Pelanggaran Hukum

www.negaraonline.com, Samosir – Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga mengajak seluruh warga Samosir untuk memerangi narkoba sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Hal tersebut dikatakan Wabup pada ceramah hukum di Aula Kantor Camat Simanindo. Kamis (15/03/18)

“Narkoba merupakan musuh bersama, harus diberantas. Sebagai daerah wisata, tidak terpungkiri peredaran akan semakin banyak, untuk itu kita harus tetap waspada.” Ir. Juang Sinaga.

Lebih lanjut dikatakan Wakil Bupati Samosir Narkoba pada umumnya mengincar para generasi muda, anak yang sedang berkembang, remaja, pelajar karena mereka lebih mudah untuk dipengaruhi.

Wakil Bupati menekankan agar orang tua peka terhadap perilaku anaknya, mengenali perubahan sikap dan mengawasi keberadaan anak.

“Pengawasan orangtua tehadap anak harus diperketat, dengan demikian anak akan semakin sulit untuk tejerumus ke jurang Narkoba.” Kata Wakil Bupati.

Dengan tegas Ir. Juang Sinaga juga mengharapkan agar masyarakat tidak segan-segan untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada pengguna narkoba dilingkungan masing-masing.

Banyak orang yang segan melapor diakibatkan adanya hubungan kekeluargaan terhadap pengguna Narkoba, takut karena diancam.

Hal ini harus dirubah, “kita harus berani mengambil tindakan agar perkembangan narkoba tersebut tidak merebak.” Pinta Ir. Juang Sinaga

“Lebih baik satu orang yang jadi korban daripada perbuatanya merusak mental generasi muda. Beliau menegaskan kembali bahwa masyarakat harus berani, identitas pelapor akan dijamin dan dilindungi undang-undang.” Jelas Wakil Bupati.

Demi kebaikan anak, orangtua/ wali anak dibawah umur yang menjadi pecandu narkoba untuk tidak segan-segan melaporkan kepada polisi karena apabila dilaporkan, tidak akan dituntut pidana melainkan akan direhabilitsi (sesuai dengan UU No 35 tentang TP Narkotika pasal 128 ayat 2).

Apabila tidak dilaporkan atau ditutup tutupi maka akan dipidana 6 bulan denda Rp. 1 juta sesuai dengan UU No 35 tentang TP Narkotika pasal 128 ayat 1.

Asisten Tata Praja dan Kesra, Drs. Mangihut Sinaga, MM menegaskan perlunya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.Kiranya hukum itu menjadi kebutuhan yang harus dipatuhi jangan karena adanya paksaan.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi pelanggaran hukum seperti kriminalitas, premanisme, penipuan, Narkoba, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan, korupsi , pelanggaran HAM sampai pada pelanggaran berbasis teknologi (hoax).

Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang menjadikan manusia tidak bermoral. Untuk itu, Mangihut Sinaga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut Juraini Sulaiman S.H, M.Hum mengatakan masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum dari pemerintah secara cuma-cuma.

Bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat menghubungi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut dengan menunjukkan bukti surat miskin.

Selanjutnya pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM akan menunjuk salah satu Lembaga Bantuan Hukum/OBH untuk menjadi kuasa hukumnya dengan biaya yang akan ditangggung pemerintah.(Parlindungan)

Tinggalkan Balasan