Ketua PWI : Kapolda Sumut Tentang UU PERS Nomor 40 Tahun 1999

www.negaraonline.com, Asahan – Asas senasib sepenanggung dialami insan pers dikabupaten Asahan, mewujudkan aksi solidaritas mengecam tindakkan sewenang wenang oleh petugas hukum Polda Sumut. Terhadap penugasan personil menjemput paksa wartawan siber sorotdaerah.com.

Jon Roy Tua Purba dan Lindung Silaban pada tanggal 6 maret 2018 silam dalam isi pemberitaan diduga melakukan pencemaran nama baik Kapolda Sumut.

Naasnya lagi, pihak Polda Sumut melakukan pemblokiran situs website sorotdaerah.com yang bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang isinya pers nasional tidak boleh disensor dan tidak boleh dikenakan pelarangan siaran hingga pemberedelan dan pers nasional tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Asahan Indra Sikoembang dalam orasinya menyebutkan Kapolda Sumut dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 dituliskan bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dengan denda paling banyak lima ratus juta.

” Kita meminta agar persoalan yang menimpah rekan kita segera terselesaikan dan dibebaskan. Kita meminta Kapolda merespon dan segera berkordinasi dengan dewan pers atau menggunakan hak jawab bukan main tangkap dan menahan.” Terang ketua PWI.

Lebih lanjut dikatakan Ketua PWI, hendaknya pihak Kepolisian menghargai UU Nomor 40 Tahun 1999 jangan hanya mengandalkan UU IT.

Aksi solidaritas yang dilakukan dibundaran tugu perbatasan jalan Imam Bonjol ini, para insan pers mengumpulkan kartu tanda pengenal pers sebagai bentuk kekecewaan yang dilakukan Kapolda Sumut. (Arifin)

Tinggalkan Balasan