Komisi D DPRD Asahan Gelar RDP Antara Perusahaan dengan Pihak Pelapor

www.negaraonline.com, Asahan – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perusahaan dengan pihak pengadu atas nama Martua Evendi Tarihoran dan Yanti Oktavia Sitorus.

Hal tersebut terkait dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dilakukan oleh PT BPR MBP 4 Kisaran dengan pesangon tidak dibayar penuh. Selasa (16/10/18) sekira pukul 14.30 WIB, di ruang Komisi D DPRD Asahan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, mewakili Disnaker Asahan Hermansyah dan pihak BPJS Kisaran.

Dalam rapat itu, Martua Evendi Tarihoran menyampaikan ke Komisi D rasa kekecewaan terhadap perusahaan dengan PHK secara sepihak dilakukan kepadanya. Bukan hanya itu, pesangon juga tidak dibayar penuh oleh perusahaan.

Dijelaskannya, saat diberikan SP1 dikarenakan karena tidak mengangkat telepon dari pimpinan/direksi. Padahal, katanya, saat itu kejadian diluar jam kerja.

Lanjutnya, lalu SP2 dikarenakan tidak membuat laporan harian kerja. Sementara, keseluruhan marketing tidak melakukan hal tersebut.

Sedangkan SP3, dikarenakan tidak dapat memenuhi target. Padahal, seluruh marketing tidak memenuhi target.

“Posisi saya disini mendapat diskriminasi dari perusahaan. Oleh karenanya, kami datang membuat pengaduan kepada bapak dewan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan pesangon yang diberikan perusahaan juga tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan,” sebutnya.

Sementara itu, Yanti Oktavia Sitorus menyampaikan, setelah menikah tidak lagi bekerja di PT BPR MBP 4 Kisaran. Sebab, katanya, saat mengajukan cuti menikah pimpinan mengatakan bahwa menurut peraturan perusahaan pernikahan antara sesama pekerja tidak diperbolehkan.

Akibatnya, lanjutnya, gaji, THR serta pesangon tidak dibayar penuh oleh perusahaan. Sedangkan terkait SP1, 2 dan 3, katanya, tidak pernah diterima, melainkan surat pengunduran diri secara otomatis.

Tombang Sagala selaku Direktur PT BPR MBP 4 Kisaran mengatakan, bahwa atas nama Martua Evendi Tarihoran terkait SP1, 2 dan 3 telah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan.

Dijelaskannya, bahwa surat SP diberikan tersebut merupakan pembinaan kepada karyawan agar kinerja menjadi lebih baik. Oleh karenanya, katanya, selaku pimpinan bahwa kinerja Martua evendi Tarihoran dinilai kurang.

Maka dari itu, tambahnya, sesuai dengan aturan surat PHK dikeluarkan tertanggal 26 Februari 2018 dengan gaji penuh serta pesangon sebesar Rp 42 juta. Bukan hanya itu, lanjut Tombang, mediasi telah dilakukan beberapa kali, akan tetapi tidak ada titik temunya.

Terkait Yanti Oktavia Sitorus, tambahnya, bahwa menurut peraturan perusahaan sesama karyawan tidak diperbolehkan menikah satu kantor. Sebab, katanya, peraturan perusahaan dilegalisir setiap dua tahun oleh Disnaker Asahan. Hal tersebut juga sudah berlaku lama dan diketahui oleh seluruh karyawan perusahaan. Dikatakannya, bahwa pihak perusahaan berpacuan pada peratura.

Ketua Komisi D Rosmansyah STP didampingi Sekretaris Baharuddin Harahap saat memimpin rapat mengatakan, bahwa sesuai dengan yudisial review dari mahkamah konstitusi seyogianya peraturan perusahaan yang melarang suami isteri bekerja dalam satu perusahaan yang sama dibatalkan.

Sehingga, lanjutnya, menyarankan dalam pertemuan rapat dengar pendapat ini supaya atas nama Yanti Oktavia Sitorus untuk dapat diterima kembali bekerja di persusahaan tersebut. Kalau tidak, tambahnya, hal tersebut melanggar ketentuan dari perundangan yang lebih tinggi.

Sedangkan untuk Martua Evendi Tarihoran, katanya, kita akan beri tempo waktu dalam satu minggu kedepan kepada pihak perusahaan untuk dapat memberi jawaban terkait masalah pesangon.

Kepada pihak PT BPR MBP 4 Kisaran dan Martua Evendi Tarihoran kiranya dapat memberikan kesepakatan untuk permasalahan pesangon tersebut atau menempuh jalur PHI dibawah naungan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Kadis Tenaga Kerja Jaya Prana melalui Kabid Hubungan Industrial Hermansyah dalam RDP menyebutkan, pihaknya telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali, namun tidak ditemukan kesepakatan.

” Dari hasil mediasi kami telah menyurati kedua belah pihak dengan anjuran Yanti Oktavia Sitorus tetap bekerja di NBP BPR 4 dan Martua Evendi Tarihoran diberikan pesangon Rp 71 jutaan,” terang Hermansyah.

Lebih lanjut dikatakan Hermansyah, bila surat anjuran yang dikeluarkan tetap tidak ditemukan kesepakatan. Maka, kedua belah pihak yang bertikai dapat melanjutkan ke PHI.(Bawadi)

Tinggalkan Balasan