KPK Sita Alphard dan Uang USD10.000 Wali Kota Batu

KPK Sita Alphard dan Uang USD10.000 Wali Kota Batu

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Alphard dan uang USD10.000 dari Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Batu, Jawa Timur. Kendaraan dan mata uang asing itu diduga terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

“Mobil Alphard dan uang USD 10.000 dalam pecahan USD100 disita dari petugas keamanan di rumah dinas Wali Kota (Eddy Rumpoko),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Senin 18 September 2017.

Dia menjelaskan, KPk menggeledah tiga lokasi terkait kasus ini. Yaitu, Rumdin Wali Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman No.98 RT 001/RW 012, Sumberejo, Kota Batu; Balai Kota Among Tani atau Kantor Pemerintah Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kota Batu; dan rumah atau kantor PT Amarta di Jalan Brigjend Katamso No.48-50, Kota Malang, Jawa Timur milik Filipus Djap.

Penyidik saat ini sedang berusaha menyita kamera pengintai atau CCTV di Hotel Amarta milik Filipus. Hal itu untuk membuktikan adanya transaksi pemberian uang dari Filipus kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan.

Febri menambahkan, penggeledahan di Balai Kota Among Tani dan kantor PT Amarta kini masih berlangsung. “Penggeledahan dilakukan secara serentak oleh tiga tim sejak pukul 12.00 WIB dan telah selesai untuk lokasi di Rumah Dinas,” kata dia.

Tim satgas KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko, Eddi Setiawan dan Filipus di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu 16 September. Lembaga Antikorupsi menyita uang sebesar Rp200 juta yang diduga akan diberikan Filipus kepada Eddy Rumpoko dan uang Rp100 juta dari tangan Eddi Setiawan.

Uang itu diduga berkaitan dengan fee atas proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017. Proyek ini bernilai Rp5,26 miliar dengan pemenang pengadaannya ialah PT Dailbana Prima, milik Filipus.

Total fee yang diterima Eddy Rumpoko dari proyek tersebut diduga sebesar Rp500 juta. Rinciannya, Rp200 juta dalam bentuk tunai dan Rp300 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard.

Atas tindakannya, Filipus sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tinggalkan Balasan