Mafia Tanah Marak, Ketua DPD IPK Asahan Angkat Bicara

www.negaraonline.com, Asahan – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kabupaten Asahan Meminta penegak hukum untuk mengkroscek dugaan mark-up Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Asahan.

Ketua DPD IPK Kabupaten Asahan, H. Abdul Halim, S.Ag yang didampingin Direktur LBH IPK Asahan, Rabu (28/2) mengatakan, IPK siap mengawal dan membuktikan kepada hukum bahwa lahan HGU perkebunan yang ada di Asahan melebihi batasan HGU.

“IPK Asahan siap mengawal dan membuktikan dugaan Mark up HGU lahan perkebunan di Asahan baik milik BUMN maupun milik PT Swasta, disinyalir kelebihan HGU yang terorganisir oleh mafia tanah bertahun tahun melenggang menikmati hasil ilegal dari kawasan hutan dan kelompok tani”, ujar Halim.

Lanjut Halim, adapun Perseroan Terbatas (PT) yang disinyalir melebihi HGU seperti, PT Paya Pinang di kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Aek Songsongan, PT Umada dan Grahadura di Kecamatan Aek Kuasan, kawasan itu sekira 200 hektare tidak memiliki izin operasi, serta termasuk PT Sawit Indah lestari (CSIL) di Kecamatan Sei kepayang yang beroperasi di kawasan hutan Nantalu.” Masyarakat banyak dirugikan dan diatas namakan dalam hal ini, bahkan sertifikat tanah juga timbul di kawasan hutan lindung.” Sebut ketua DPD IPK Kabupaten Asahan.

“Kita menduga masih banyak lagi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan ini tidak memiliki izin operasi dan puluhan ribuan Hektare HGU masuk dalam kawasan hutan serta luas lahan HGUnya tidak sesuai dengan data”, ungkap Halim.

Selanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan berangkat ke Jakarta menemui menteri kehutanan dan menteri perindustrian terkait maraknya dugaan memanipulasi fakta HGU kelompok tani menjadi HGU Perusahaan.

“Ini pembohong dan pembodohan publik, penegak hukum diharapkan tidak tebang pilih menindak mafia tanah di Asahan”, Pinta Halim.

Sementara itu, Kepala kesatuan Hutan Wilayah III Asahan Wahyudi SP, membenarkan dugaan itu, pihaknya telah menghimbau dan melaporkan dugaan itu ke Kemenkum HAM dan Kemenhut RI.

“Kita telah beri himbauan kepada sejumlah perusahaan agar mengembalikan HGU yang diambil dengan cara tidak Sah, terlebih di kawasan hutan, tindakan tegas seperti penebangan pohon sawit akan dilakukan untuk mengembalikan status hutan, baik di Bandar pulau maupun di kecamatan Sei kepayang”, kata Wahyudi.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP.Arif Batubara, mengaku telah bekerja sama dengan pihak Polisi hutan, sejumlah nama perusahaan yang di duga melanggar hukum telah ia kantongi nama namanya. (Tim)

Tinggalkan Balasan