Miris, PT BPR NBP 4 Kisaran Pecat Karyawan Tanpa Berikan Pesangon

www.negaraonline.com, Asahan – PT. BPR NBP 4 Kisaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai karyawan kepada Martua Evendi Tarihoran secara sepihak pada tanggal 26 Februari 2018 lalu. Bukan hanya itu, pesangon juga tidak dibayar penuh oleh pihak perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Martua Evendi Tarihoran kepada awak media, dirumahnya di Jalan Ir Juanda Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur.

” Dari sejak dipecat hingga hari ini, itikad baik memberikan pesangon saya dari pihak PT BPR NBP 4 Kisaran belum ada,” tegas Evendi

Dikatakannya, bahwa pemecatan dilakukan perusahaan terhadap dirinya tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Rabu (3/10/18) sekira pukul 09.30 WIB

Dijelaskannya, bahwa saat diberikan SP1 disebabkan karena tidak mengangkat telepon dari Pimpinan/Direksi. Padahal, katanya, saat itu kejadian sudah diluar jam kerja dan bukan merupakan pelanggaran.

Dikatakan Evendi SP2 disebabkan tidak membuat lembar harian kerja (LHK). “Padahal, hampir keseluruhan marketing tidak melakukan hal tersebut.”

Ditambahkannya, SP3 dikarenakan tidak memenuhi target kerja. Sementara, katanya, marketing lainnya tidak diberlakukan peraturan yang sama.

Oleh karenanya, tambah dia, dengan surat pemutusan hubungan kerja No.B/60/BPR NBP 4/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 diberhentikan sebagai karyawan PT BPR NBP 4 Kisaran dengan alasan kinerja kerja tidak mencapai target yang ditetapkan. Bukan hanya itu, bahkan pesangon tidak jelas perhitungannya, tambahnya.

“Mulai dari SP1, 2 dan 3 saya anggap tidak sesuai dengan SOP. Bahkan, saya lihat ada kejanggalan dalam perhitungan uang pesangon serta uang terima kasih dari Management PT. BPR NBP 4 Kisaran yang tidak membuat perhitungan uang pisah sebesar 15 persen dari pesangon dan perghargaan masa kerja yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 tahun 2003.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Asahan Hermansyah selaku mediator PT BPR NBP 4 Kisaran dan Martua Evendi Tarihoran saat dikonfirmasi awak media mengatakan, sudah melakukan beberapa kali upaya mediasi kepada kedua belah pihak. Sebab, katanya, Disnaker sifatnya menengahi kedua belah pihak diluar daripada pengadilan.

Dijelaskannya, bahwa pihak PT BPR NBP 4 Kisaran juga telah disarankan membuat kesepakatan dengan Martua Evendi Tarihoran terkait uang pesangon, akan tetapi hasilnya nihil.

Dikatakannya lagi, bahwa permasalahan kedua belah pihak disarankan agar dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibawah naungan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Asahan Rosmansyah segala hak-hak pekerja dilindungi oleh pemerintah. Ditambahkannya lagi, silahkan buat surat permohonannya serta sampaikan ke sekeretariat. Yang bersangkutan, tambahnya lagi, akan kita lakukan pemanggilan.

“Seluruh pekerja mempunyai haknya sama dilindungi pemerintah. Buatlah surat audensi ke DPRD Asahan dalam rangka mediasi kepada pihak-pihak terkait. Nanti kita panggil yang bersangkutan baik itu PT BPR NBP 4 Kisaran, Dinas Tenaga Kerja dan yang bersangkutan terkena PHK,” pungkasnya. (Bawadi)

Tinggalkan Balasan