PBB PT. VSC Hanya Rp. 28 Juta, Reskrim Diminta Lidik

www.negaraonline.com, Asahan – Komisi “A” DPRD Asahan mengundang instasi terkait serta pihak PTPN IV kebun Pulu Raja terkait persoalan perusahaan pengolahan buah kelapa sawit PT. Varem Sawit Cemerlang yang berada di lingkungan III Aek Loba Pekan ecamatan Aek Kuasan Asahan. Selasa (17/7/18)

Keterangan Andi Harpan Sitorus anggota komisi “A” DPRD yang memimpin pertemuan dengan instansi pemerintah serta perwakilan PTPN IV Kebun Pulu raja yang terkait dengan persoalan PT. Varem Sawit Cemerlang , diruang komisi “A”, kepada wartawan mengatakan pertemuan dengan para pihak ini sudah dijadwalkan sejak dua minggu lalu.

Baca jugahttp://www.negaraonline.com/bambang-hs-akui-limbah-pt-sintong-masih-cemari-lingkungan-warga

” Dalam pertemuan ini kami ingin mendengar secara langsung dari pihak pihak yang berkaitan dengan persoalan PT. Varem Sawit Cemerlang, salah satunya dari pihak PTPN IV kebun Pulu Raja yang mempunyai akses jalan yang dilintasi oleh kendaraan pengangkut hasil produksi PT.Varem Sawit Cemerlang tersebut,” ujarnya.

Andi Harpan Sitorus juga mengatakan dalam keterangannya PTPN IV Kebun Pulu raja yang diwakili Rusdi selaku humas sudah menjelaskan bahwa kontrak pemakian jalan kebun yang melintasi pemukiman warga di lingkungan VI dan VII Aek Loba Pekan kecamatan Aek Kuasan Asahan, sudah habis masa kontraknya pada 1 April 2018 lalu, dan hingga kini belum ada perpanjangan dari kantor Direksi PTPN IV, meskipun pihak PT.Varem Sawit Cemerlang sudah mengajukan masa perpanjangan kontrak.

Kami komisi “A” DPRD Asahan juga mempertanyakan persoalan PHK masal yang dilakukan PT. Varem Sawit Cemerlang terhadap karyawannya kepada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Asahan, menurut petugas Dinas tenaga kerja yang turut hadir dikatakan persoalan tersebut berlanjut hingga ke persidangan nanti, dan ini masih dalam proses.

Demikian juga terhadap serapan pajak yang diterima oleh Pemerintah kabupaten Asahan dari PT. Varem Sawit Cemerlang yang kami tengarai banyak manipulasi pajak, “dan ini jelas sangat merugikan pendapatan kabupaten Asahan.” Tambah Andi

” Kami juga telah menemukan beberapa bukti pembayaran PBB yang masih atas nama orang lain, meskipun tanah tersebut sudah masuk dalam areal pabrik PT. Varem Sawit Cemerlang.” Sebut Andi.

Menurut pengakuan Apriadi dari Dispenda Asahan diakui bahwa PT. Varem Sawit Cemerlang hanya membayar PBB sebanyak Rp. 28 juta pertahun, sangat ironis perusahan industri dengan komponen konstruksi bangunan seperti itu hanya membayar PBB sebesar Rp. 28 juta pertahun, sangat tidak masuk akal dan ini patut untuk diduga telah terjadi penggelapan pajak.

Dalam pertemuan hari ini instansi yang terkait meminta waktu untuk mengumpulkan data yang ada, dan kami memberi kesempatan pada Selasa (24/7/2018), kami kembali mengundang para pihak serta kalau perlu kami akan mengundang unit Tipikor Sat.

Reskrim Polres Asahan berkaitan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Komis “A” DPRD Asahan tidak main main dengan persoalan PT. Varem Sawit Cemerlang, beberapa waktu lalu dalam rapat pembahasan tentang masalah pemecatan karyawan.

Dalam kesimpulannya komisi “A” DPRD Asahan telah merekomendasikan kepada Bupati Asahan untuk membekukan kegiatan usaha PT. Varem Sawit Cemerlang hingga penyelesaian masalah PHK masal dituntaskan, persoalan dengan warga masyarakat diselesaikan, juga masalah pencemaran linkungan serta persoalan persoalan lainnya, dan apabila dalam kurun waktu tiga bulan PT. Varem sawit Cemerlang tidak mampu memenuhi, maka Bupati Asahan berkewajiban mencabut ijin usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sekaligus menutup kegiatan PKS PT. Varem Sawit Cemerlang, kita bukan menolak investor menanamkan modalnya di Asahan, namun bila investor tidak mendukung program pemerintah kabupaten Asahan serta mensejahterakan warga masyarakat sekitarnya lebih baik ditutup, tukasnya.(FR)

Tinggalkan Balasan