Pemerintah Daerah Harus Bersikap Netral

www.negaraonline.com, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan sepenuhnya kasus pertemuan puluhan Kades dan calon Gubsu nomor urut 2 Djarot-Sihar (Djoss) ke Panwas dan KPU.

Itu dikatakan Kadis Infokom Asahan Rahmat Hidayat kepada wartawan, Selasa (12/6/18). Rahmat mengatakan jika Djos yang datang ke kantir Apdesi Asahan menemui puluhan Kades itu sah-sah saja.

“Nggak mungkin kan bro kalau ada tamu datang di tolak. Nah mungkin seperti itu kejadiannya. Jadi kalau Pemkab tidak bisa memberikan sanksi. Yang berhak memberijan sanksi penyelenggara Pilkada seperti Panwas dan KPU,” ucapnya.

Rahmat menambahkan, jika pun Kades yang mengundang Djoss, Pemkab juga tidak bisa memberikan sanksi pada puluhan Kades yang hadir dipertemuan itu.

“Kita serahkan saja semua ke Panwas bro. Memang TNI, Polri, ASN dan pemerintah daerah harus bersikap netral, tapi bukan berarti gak boleh datang untuk mendengarkan visi misi calon kepala daerah. Karena pada dasarnya walau harus netral, ASN, punya hak untuk memilih. Hanya saja saat datang ke lokasi kampanye ASN, TNI dan Polri tidak boleh pakai atribut calon atau pakaian dinas.,” tambah Rahmat.(FR)

Tinggalkan Balasan