Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Dinas PSDA Pemprovsu di Desa Suka Babo, Diduga Sarat KKN

www.negaraonline.com, Karo – Pengelolaan irigasi yang baik dan berkelanjutan sangat ditentukan keselarasan upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006, fungsi irigasi adalah mendukung produktivitas usaha tani agar produksinya meningkat dan dapat menopang ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Namun dalam kenyataannya, pengerjaan proyek rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi yang ada di parit lompaten di Desa Suka Babo Kecamatan Juhar Kabupaten Karo yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 menurut pendapat berbagai kalangan terkesan dikerjakan asal asalan dan diduga sarat KKN.

Baca juga : http://www.negaraonline.com/game-zone-sampai-kecamatan-simpang-empat-ketua-pmii-angkat-bicara

Proyek Dinas PSDA Pemprovsu dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.832.024.800 di kerjakan PT Permata Karya Kencana. Dinas PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut melalui UPT PSDA Lau Renun, lau biang beralamat di Jl.Sidikalang no.03 Sidikalang sebagai Penanggung Jawab kegiatan .

Pantauan dilokasi saat pemasangan pondasi dan dinding parit di beberapa lokasi tidak memakai batu kali, bahkan memanfaatkan batu sejenis batu boroh (batu rapuh) yang ada disekitar lokasi, begitu juga campuran semen yang bercampur tanah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM LAMI Kabupaten Karo, Rekro Tarigan saat dijumpai di halaman Gedung DPRD Karo, Selasa (27/11/18) mengatakan proyek pengerjaan rehabilitasi dan peningkatan irigasi parit lompaten dari segi tekstur bangunannya tidak akan bertahan lama. Pengerjaannya diduga asal-asalan karena sebagian dinding parit hanya disisip dan diplaster saja. Pemprovsu pernah mengglontorkan dana sebesar Rp 7,5 Miliyar tahun 2016, tahun 2017 sebesar Rp 8 Milyar dan tahun 2018 sebesar Rp, 2,8 Miliyar.

Bila ditotalkan mencapai Rp 18 Miliyar lebih anggaran APBD Pemprovsu yang digelontorkan pada lokasi kegiatan yang sama. Semestinya pelaksanaannya sudah sangat optimal. Menurut hasil investigasi terdapat kejanggalan dan kekurangan volume, juga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja, ini melanggar Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

Rekro Tarigan mengatakan “kami menduga rekanan tidak mematuhi ketentuan yang disepakati dalam kontrak, begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas tim penilai dan/atau Konsultan Pengawas diduga telah melakukan koorporasi dan konspirasi dengan rekanan.

Kami berencana akan segera melayangkan surat ke Kejatisu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami berharap kepada Pemkab Karo sebagai penerima manfaat untuk lebih selektif dan jeli saat menandatangai berita acara serah terima kegiatan, ungkap Retro Tarigan (Daris Kaban).

Tinggalkan Balasan