Perekrutan Guru Honor Menjadi Buah Simalakama Bagi Disdik

www.negaraonline.com, Asahan – Larangan Perekrutan guru honor di daerah oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kab Asahan dibingungkan untuk mengambil kebijakan seperti makan buah ‘Simalakama’, mengingat masih kurangnya guru di sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Herlis, saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/9/18), menuturkan di satu sisi pihaknya sebagai bawahan harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Namun di sisi lain pihaknya harus mempertimbangkan banyak sudah guru yang pensiun, sehingga persediaan guru kurang, dan kepala sekolah mengambil kebijakan untuk mengangkat guru honor yang digaji melalui Dana BOS, agar proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan.

“Kita akui bahwa ketersediaan guru PNS untuk mengajar di sekolah sepanjang tahun terus berkurang, karena banyak yang pensiun. Sehingga agar proses belajar mengajar berjalan lancar, sehingga dipekerjakan guru honor,” jelas Herlis.

Bila kita ikut kebijakan pemerintah pusat, menurut Herlis, bagaimana nasib sekolah yang guru PNS masih kurang, siapa yang akan mengajar.

Ditambah lagi rencana Dinas Pendidikan akan mendirikan SMP Negeri di Hutapadang, Kec BP Mandoge pada 2019. Tentunya untuk sementara guru yang mengajar adalah guru honor.

Kemudian untuk guru agama Kristen, di Asahan masih minim, dan banyak sekolah mengerjakan guru honor untuk mengajar, karena tidak adanya guru PNS.

“Kebijakan ini kontradiktif, kebijakan pemerintah pusat sepertinya tidak mengerti situasi di lapangan,” jelas Herlis.

Oleh sebab itu, kata Herlis, bila surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah diterima, dan peraturan itu telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan, akan meminta petunjuk ke Bupati Asahan, apa yang dilakukan dan langkah apa yang diambil dalam memenuhi kuota guru di Asahan.

“Kita akan melayangkan surat ke Bupati Asahan untuk kebijakan apa yang akan kita ambil untuk sekolah yang kekurangan guru, bila guru honor dilarang mengajar di sekolah,” jelas Herlis.

Sedangkan Kadis Kominfo Kab Asahan Rahmat Hidayat Siregar, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat, bila dilarang, kita berkoordinasi ke Dinas pendidikan untuk melakukan hal itu,” jelas Kadis Hidayat Siregar.(FR)

Tinggalkan Balasan