Praktisi Hukum: Sanksi Hukum Jika Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Memiliki (IUP)

Negaraonline.com, Labura – Praktisi hukum, sekaligus Sekretaris Excekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vilar Advokasi Rakyat Sumut Benni Sahala Tambun, S.H angkat bicara soal kebun kelapa sawit tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Saat diminta tanggapan Benni terkait pemberitaan tentang perkebunan kelapa sawit yang kabarnya diusahai dan dikuasai oleh Aseng Betti diduga kuat tidak memiliki IUP yang luas perkebunan tersebut lebih dari 100 hektar.

Perkebunan itu berlokasi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel)

Baca Juga : http://www.negaraonline.com/lebih-dari-100-hektar-perkebunan-diduga-tidak-miliki-iup

Benni mengatakan bahwa, setiap perkebunan wajib mengantongi izin usaha perkebunan jika luas perkebunan tersebut lebih dari 100 hektar.

” Jika tidak mengantongi izin, maka pengusaha tersebut telah melanggar Undang Undang RI  No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan”. Kata Benni, Jum’at (09/08/19) sekira pukul 16:00 WIB diruang kerjanya.

Dijelaskannya, setiap perkebunan yang memiliki luasan tertentu, maka pemilik perkebunan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

” Seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 47 ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.” Terang Benni.

Lanjutnya lagi, jika pengusaha perkebunan yang dimaksud tidak memiliki izin maka pengusaha perkebunan tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang perkebunan.

Benni sangat menyayangkan, hingga saat ini pihak perkebunan kelapa sawit Budiman selaku pimpinan diperkebunan kelapa sawit tersebut saat dikonfirmasi Jum’at (09/08/19) sekira pukul 16:24 WIB melalui pesan atau chat whatsApp dengan no 0853 5574 9XXX dalam keadaan aktif namun tidak menjawab hingga berita ini dikirimkan.(Zulkifli Harahap)

Tinggalkan Balasan