PT Pelita & Halindo Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan Gilas Unrad Damai

Tanjungbalai, Negara Online – Beberapa orang yang tergabung dalam Gerakan Independen Lintas Solidaritas (Gilas) melakukan unjukrasa (Unras) damai, dikantor Walikota Tanjungbalai, terkait dugaan pencemaran lingkungan, izin mendirikan bangunan, BBM yang digunakan serta penggunaan air tanah yang dilakukan PT Pelita dan PT Halindo, Senin (20/11).

Pantau dilapangan, Unras yang dikawal ketat pihak kepolisian Resort Tanjungbalai serta Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan tertib dan aman.

Dalam orasinya Budi Aryanto sebagai Koordinator aksi mengatakan, PT Pelita dan PT Halindo merupakan barometer dari perusahaan perusahaan yang berada dan terletak disepanjang garis sungai, diduga telah melakukan pelanggaran dalam persoalan pengelolaan limbah, Jelasnya.

Tidak itu saja kata Budi, selain limbah, perseolan izin menggunakan air tanah, persoalan izin mendirikan bangunan (IMB) pun diduga telah menyalahi, serta adanya indikasi penyalahguaan BBM subsidi yang seharusnya digunakan perusahaan adalah BBM Industri, juga terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Kesehatan, hal tersebut merupakan lemahnya peranan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugasnya, Sebutnya.

Ia mengaku, lembaga terhormat yang tak lain DPRD sebagai kepercayaan rakyat dan masyarakat kota Tanjungbalai ini pun seperti dikangkangi oleh perusahaan, terbukti dengan tidak dibukanya gerbang tembok yang berdiri setinggi 12 meter saat kita bersama Anggota Dewan beberapa waktu lalu, Ucapnya.

Budi melanjutkan, saat ada pertemuan dengan DPRD dan janji dari perusahaan terkait akan diberikannya bantahan bantahan atas tuduhan yang dilontarkan Gilas, namun itu tidak pernah disampaikan kepada pihak kita, Ungkapnya.

Untuk itu Gilas menyatakan sikap, -Mendesak Walikota Tanjungbalai Untuk mencabut Izin Perusahaan PT Pelita dan PT Halindo dan perusahaan yang lainnya karena diduga telah melanggar aturan dan ketentuan semestinya, -Mendesak DPRD Kota Tanjungbalai Untuk memanggil dan memeriksa perusahaan tersebut bersama Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang bersangkutan untuk menagih, janji pertanggungjawaban terkait permasalahan ini, Pungkasnya mengakhiri.

Sejak Gilas melakukan orasi dan dengan menggunakan pengeras suara, tidak satupun jajaran Pemko Tanjungbalai menemui pengunjuk rasa, hingga meninggalkan kantor Walikota Tanjungbalai dengan damai dan tertib. (Irawan).

Tinggalkan Balasan