Ranperda Pemkab Asahan Disampaikan ke DPRD

www.negaraonline.com, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2018 mengajukan usulan program pembentukan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru dan 5 Rancangan Peraturan Daerah yang belum selesai dibahas tahun 2018. Selasa (27/11/18).

16 Ranperda ini disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Asahan yang dipimpin Wakil Ketua, Hj Winarni Supraningsih didampingi Wakil Ketua Dahrun Hutagaol SE dan Ilham Harahap SAg.

Drs H Mapilindo MPd selaku ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan ke 11 Ranperda baru yakni pertanggungjawaban APBD Asahan tahun 2018, perubahan kedua atas Perda No 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, perubahan kedua atas Perda No 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Baca juga : http://www.negaraonline.com/game-zone-sampai-kecamatan-simpang-empat-ketua-pmii-angkat-bicara

Tentang izin reklame, penyertaan modal daerah PT Bank Sumut, pencabutan Perda No 16 tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa, pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal, irigasi, retribusi IMB, perubahan APBD Asahan tahun 2019 dan APBD Asahan tahun 2020.

Sementara ke 5 Ranperda yang belum selesai dibahas tahun 2018 adalah pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah, perizinan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Pemkab Asahan berharap ke 16 Ranperda tersebut selesai dibahas tahun 2019 dan disahkan menjadi Perda. Ke 16 Ranperda ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya visi misi Pemkab Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. (FR)

Tinggalkan Balasan