Ruslan : Temuan BPK RI Batasnya Enam Puluh Hari

www.negaraonline.com, Asahan – Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) oleh pemerintah pada setiap desa yang ada di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Asahan khususnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Hironisnya, dikala pembangunan sedang digalakkan masih saja ada kepala desa yang menggunakan dana kucuran dari pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Parahnya lagi dana yang diperuntukkan untuk kemajuan desa dipinjamkan kepada pihak lain.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didapati Kepala Desa Tanjung Alam SU menggunakan sisa kas desa sebesar Rp 42.667.524.00 digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.

Dalam LHP BPK RI tersebut diuraikan Kades Tanjung Alam SU menggunakan dana sisa kas desa tersebut untuk usaha ternak sebesar Rp35.667.524.00 dan dipinjamkan kepada pihak lain sebesar Rp7.000.000.

Temuan lainnya dalam laporan hasil pemeriksaan didapati perbedaan antara SiLPA tahun 2017 pada laporan penggunaan DD dan APBDesa tahun 2018. Pada laporan penggunaan DD disajikan sebesar Rp19.379.500 sedangkan pada APBDesa tahun 2018 disajikan sebesar Rp14.597.500.

Selanjutnya, Desa Bahung Sibatu-batu Kecamatan Sei Dadap sesuai hasil pemeriksaan didapati pajak yang telah dipungut oleh bendahara desa TA 2017 sebesar Rp29.805.283 belum disetor ke kas negara. Berdasarkan hasil keterangan, kepala desa menyatakan, uang tersebut dalam penguasaan kepala desa.

Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap sesuai LHP ditemukan permasalahan sebagai berikut laporan realisasi ADD tahun 2017 belum dibuat. Bendahara tidak membuat BKU dan sisa kas desa tidak diketahui, dan pajak atas realisasi belanja tahun 2017 tidak diketahui jumlahnya dan belum disetor ke kas negara.

Sementara Desa Sei Lunang Kecamatan Sei Dadap sesuai hasil pemeriksaan terdapat penarikan dana dari RKD belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp71.809.045.00. Berdasarkan rekening koran, sisa dana kas desa per 31 Desember 2017 sebesar Rp143.005.943.00, dan berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebesar Rp177.369.988,00. Sedangkan, sebesar Rp34.364.045,00 (Rp177.369.988,00 – Rp143.005.943,00) berada dalam pengawasan kepala dsa SA.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan terdapat perbedaan antara SiLPA ADD 2017 ada LRA ADD dan APBDesa tahun 2018. Pada LRA ADD disajikan sebesar Rp24.369.564,00, sedangkan pada APBDesa tahun 2018 disajikan sebesar Rp29.919.564,00.

Kepala Inspektorat Zulkarnain Nasution SH melalui Sekretaris Inspektorat Ruslan menyebutkan terkait temuan BPK RI terhadap ke empat desa tersebut mengatakan, sesuai instruksi Bupati Asahan pihaknya telah menyurati keempat kepala desa untuk segera menyelesaikan temuan itu dan segera mengembalikan ke kas daerah sesuai hasil LHP BPK. Kamis (7/6/18)

Ruslan menambahkan, sesuai informasi terbaru dari pihak keuangan bahwa keempat desa tersebut telah mengembalikan dana kas desa dan setoran pajak ke kas daerah walaupun belum sepenuhnya dilunasi.

“Temuan BPK RI ini batasnya enam puluh hari. Namun jika dari batas waktu yang ditetapkan belum dikembalikan para kepala desa ini siap-siap dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH),” pungkas Ruslan.(FR)

Tinggalkan Balasan