Selama 34 Tahun PT. Amal Tani Serobot Tanah Masyarakat

www.negaraonline.com, Langkat – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Petani Masyarakat Desa Sebertung Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dengan estimasi Massa 200 orang.

Disebutkan Koordinator Lapangan (Koorlap) Said(45) warga Desa Sebertung Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terkait sengketa lahan dengan PT. Amal Tani bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Langkat jalan Proklamasi Stabat.

Amatan awak media ini, aksi Unras dengan membentangkan poster yang berisi tulisan, Pak Bupati baleke lemah kami yang di rebut PT. Amal Tani. Bapak BPN Langkat masih berhargakah sertifikat yang engkau ingkari sendiri. Yang terhormat bapak Ngongesa Sitepu, SH kami Masyarakat Langkat mohon perhatikan nasib kami. Bpk DPRD Langkat masih ada naluri bapak utk menyelesaikan tanah kami yang di serobot oleh PT. Amal Tani. Kami ingin merdeka bukan merdeka dengan penindasan oleh PT. Amal Tani diatas lahan kami. DPRD Langkat jangan tidur kalau soal rakyat, 34 tahun kami sudah menunggu.

Perwakilan pengunjuk rasa sebanyak 14 orang dengan Jubir M. Saif diterima oleh Komisi A di ruang Banggar Gedung DPRD Kabupaten Langkat

Hadir dalam pertemuan, Plt. Ketua DPRD Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga, Anggota DPRD Komisi A yakni Munahsyar, S.Sos, M. Sahrul, Raja Kamsah, Fatimah, ‎Sugiono, ‎Ibrahim Hongkong, Sona Ukur Ginting Asisten III Pemkab Langkat, Staf BPN Sucipto, M. Said beserta 14 orang perwakilan Masyarakat Petani Sumber Rezeki Desa Sebertung Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, Samsul Hilal Ketua Komite Revolusi Agraria/KRA Sumut dan Imam Fauzi Ketua KRA Kabupaten Langkat.

M. Sahri juru bicara perwakilan petani Sumber Rezeki  memberikan keterangan terkait histori lahan sengketa lahan masyarakat yang saat ini dikuasai oleh PT. Amal Tani, bahwa sejak tahun 1987 dengan luas 300 Ha lebih dengan HGU PT. Amal Tani menguasai dan mengelola lahan yang terletak di Desa Sebertung Kecamatan Serapit dan sering dilakukan mediasi.

Namun sampai saat ini tidak diselesaikan oleh pihak PT. Amal Tani serta diterangkan bahwa jika PT. Amal Tani dapat menunjukan HGU tahun 1962, kami dimaksud Masyarakat Petani Desa Sebertung akan keluar dari lahan tersebut, namun sampai saat ini pihak PT. Amal Tani tidak dapat menunjukkan HGU tersebut.

Lebih lanjut dikatan M. Said bahwa sering dilakukan unjuk rasa, mediasi, namun sampai saat ini belum diselesaikan juga hanya kata manis para pejabat pembuat kebijakan saja. hak kami petani yang kami perjuangkan sudah 40 tahun sudah dikuasai oleh PT. Amal Tani.

Hal senada juga dikatakan Daniel Tarigan sejak tahun 1978 berawal dengan ditebangnya pohon karet Daniel Tarigan ingatan tersebut mengingatkan kami petani Desa Sebertung merebut kembali hak kami yang sudah direbut oleh pihak PT. Amal Tani.

Imam Fauzi mengatakan bahwa permasalahan ini sudah sampai di Jakarta dan Propinsi Sumut, namun hanya mendengar angin surga saja, itikad baik untuk membela rakyat kecil seperti kami kelompok Tani Sumber Rezeki dan hanya memandang sebelah mata saja, setiap pejabat hanya berpikir komersil saja siapa yang memberi uang banyak seperti PT. Amal Tani.

Samsul Hilal menyampaikan sebagai Ketua Komite Revolusi Agraria bahwa Bumi, tanah dan air untuk kesejahteraan rakyat itu saat ini hanya slogan biasa dan tolong kembalikan tanah rakyat kalau memang masyarakat mempunyai bukti otentik sehingga permasalahan antara kelompok Tani Sumber Rezeki dengan PT. Amal Tani yang sudah 30 tahun tak kurun selesai.

Amirudin Staf Bupati Langkat Bidang Pemerintah Langkat bahwa itikad baik Pemerintah sudah dilakukan untuk menyelesaikan dengan bagaimana upaya permasalahan ini tidak masuk ranah hukum sehingga semakin banyak dirugikan, tidak benar jika Pemerintah Kabupaten Langkat tidak peduli justru dengan kedatangan pemerintah akan membantu permasalahan antara kelompok tani Sumber Rezeki dengan PT. AMAL BAKTI.

Sucipto Kasubid Humas BPN Kabupaten Langkat bahwa pada tahun 1962 dulunya didaftarkan dengan nama PT. Tanjung Putri dengan luas 2.300 Ha, sedangkan  pada HGU dikeluarkan seluas 3.185 Ha dan pada tahun 2010 permohonan perpanjangan HGU dan yang diajukan 3.148 Ha dengan alasan metrik dan GPS peta lokasi dan saat dilakukan pengukuran dilapangan ditemukan ada 386 Ha dikuasai oleh masyarakat dari 600 Ha, sehingga pada tahun 2013 diberikan HGU seluas 3.148 Ha dan terdaftar secara legal di BPN Kab. Langkat dengan kesimpulan agar dilakukan pengukuran ulang antara Kelompok Tani Sumber Rezeki dengan PT. Amal Tani.

Lebih dikatakan Sucipto, sertifikat yang dipegang masyarakat letak dimana untuk itu harus diadakan pengukuran ulang. Perlu diketahui bahwa pengukuran dilakukan perlu biaya dan masukan ke Kas Negara, apakah Masyarakat mau mengeluarkan biaya tersebut.

Ditambahkan Sucipto dari hasil pengukuran terakhir bahwa ada 386 Ha sudah dikuasai oleh masyarakat dan ada tersisa 600 Ha – 387 Ha 213 Ha yang masih dipermasalahkan oleh pihak BPN, PT. Amal Tani dan kelompok Sumber Rezeki.

M. Sahrul, S.Sos Komisi A DPRD Kabupaten Langkat bahwa DPRD Langkat sudah berupaya dan pernah memberikan surat kepada BPN bahwa 600 Ha untuk tidak diperpanjang HGU nya untuk PT. Amal Tani dan diharapkan agar mendatangkan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sugiono anggota Komisi A DPRD Langkat mengatakan bahwa 600 Ha saat ini sudah dikembalikan sekitar 550 sehingga 50 Ha belum dikembalikan oleh Masyarakat.

Fatimah anggota Komisi A DPRD Langkat mengatakan bahwa komisi A berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa bahwa dari 600 Ha dan sudah dikembalikan 550 Ha sedangkan yang dituntut oleh warga 2.000 Ha, dan perlu dibuktikan terkait surat-surat yang diklaim nasyarakat 2 Desa yaitu Desa.

Sebertung dan Desa Maju Bersama  2.000 Ha adalah merupakan hak Masyarakat dan saat ini yang sudah dikembalikan 550 Ha.

Ralin Sinulingga Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang intinya meminta pihak BPN Kabupaten Langkat harus serius menyikapi permasalahan ini. Menindak lanjuti dengan memanggil pihak yang bersengketa.Agar pihak Pemkab Langkat dan BPN untuk secara cermat dan teliti dalam penyelesaian.

Raja Kamsah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa apa yang disampaikan masyarakat betul adanya karena dulu memang tanah masyarakat karena terjadinya G 30 S/PKI masyarakat terdiam seribu bahasa dan tidak berani takut di cap PKI hal tersebut yang melatar belakangi permasalahan ini.(Erianto)

 

Tinggalkan Balasan