SMP,  SMA/SMK Negeri Biaya Masuk Sekolah Dikabupaten Asahan 300 Ribu Lebih

www.negaraonline.com, Asahan – Penerimaan siswa baru /PSB untuk jenjang pendidikan SMP maupun PPDB online  untuk SMA/SMK  negeri dan swasta dikabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara TA 2018 – 2019 sarat dengan pungli.

Tehnik atau cara yang cukup halus digunakan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari para orang tua maupun wali peserta didik baru. Hal ini disampaikan Deri Sianipar dalam tulisannya distatus facebook.

Baca juga :      http://www.negaraonline.com/pbb-pt-vsc-hanya-rp-28-juta-reskrim-diminta-lidik

” Dengan menunjuk 1 rekanan pengadaan pakaian olah raga, baju batik, simbol, nama dan kelengkapan sekolah lainnya yang dibutuhkan para peserta didik. Untuk jenjang SMP persiswa/i  dikenakan biaya 325 ribu rupiah  sedangkan untuk SMA/SMK mencapai 450 ribu hingga 650 ribu rupiah persiswa/i nya.” sebut Deri.

Masih diungkapkan aktivis ini, apalagi yang sekolah swasta baik SMP maupun SMA/SMK nya dikenakan uang pembangunan sebesar 150 ribu pertahun.

” Ini terjadi hampir diseluruh kabupaten kota yang ada di SUMUT.  Belum lagi biaya rutinitas perbulan dengan kedok atau ganti nama uang sumbangan suka rela tapi ditentukan bervariasi jumlah nominalnya yang dipungut oleh pihak sekolah.” Terangnya.

Disayangkan Deri, ” Ini sangat memberatkan para orang tua atau wali murid. Emang jelaslah kalau pemerintah daerah tidak mendukung program pemerintah pusat yang mewajibkan belajar 12 tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun.” keluhnya.

” Karena 20% lebih APBN digulirkan hanya untuk biaya pendidikan. Dengan bermacam bentuk bantuan pemerintah pusat untuk memajukan pendidikan didaerah. Seperti dana BOS , DAK, dan dana di luar dana  B0S untuk pengadaan  buku.” Jelas Deri.

Namun kenyataannya realisasi disekolah masih terjadi pungutan terhadap masyarakat yang menyekolah kan anaknya baik di sekolah negeri mapun di sekolah swasta.

Terpisah, kepada awak media ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Asmunan dihadapan ajudannya didalam ruang kerjanya berkilah. Bahwa uang pakaian olah raga, baju batik, simbol, nama dan kelengkapan sekolah lainnya yang dibutuhkan para peserta didik telah dirapatkan dalam kegiatan komite sekolah.

Mendengar kicauan orang nomor satu didinas pendidikan Pemkab Asahan, Wasekjen DPD IPK Asahan Bawadi AN Sitorus SH angkat bicara.

” Siapapun dia, hendaklah kita bekerja sama memutus mata rantai dari gerakan setan pemanfaat jabatan, ” tegas Bawadi. Minggu(22/7/18)

Disambung Wasekjen, mana mungkin dana tersebut telah dirapatkan dalam pertemuan oranga tua maupun wali murid. ” Ajaib ya, ada hasil keputusan komite tanpa pertemuan dari para orang tua maupun wali murid, ” tangkis Bawadi dalam komfirmasi awak media dengan Kadis Pendidikan.

Dikalkulasikan Bawadi, biaya yang disebutkan tidak mencapai 200 ribu.” Seratus sekian lagi itu dari keuntungan dibawa kemana? Yok ramai ramai kita bawa kerana hukum.” ajaknya kepada orang tua maupun wali murid. (Tim)

Tinggalkan Balasan